Artikel | STIE Muhammadiyah Cilacap | STIE Muhammadiyah Cilacap

Category Archives: Artikel

STIE Muhammadiyah Cilacap Menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan KPP Pratama Cilacap

Hubungan kerja sama STIE Muhammadiyah Cilacap dengan KPP Pratama makin erat, dibuktikan dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua instansi tersebut.

Bertempat di ruang kerja kepala KPP Pratama, Atmo yang menjabat sebagai Kepala KPP Pratama menyambut hangat kedatangan Ketua STIE Muhammadiyah Cilacap, Tri Nurindahyanti Yulian, S.E.,M.Si, Ak Rabu, 20 Maret 2019. Penandatanganan Nota Kesepakatan ini disaksikan oleh pejabat kedua belah instansi. MoU ini diharapkan mampu memberikan hal-hal positif untuk kedua belah pihak, dan diharapkan mampu menjadi manfaat dan pengembangan ilmu terutama dalam ilmu perpajakan dan hal terkait lainnya.

Pada kesempatan kali ini, Kepala KPP Pratama menyampaikan terimakasih kepada STIE Muhammadiyah Cilacap karena telah menjadi rekan kerja sama dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pajak dan sosialisasinya. Diharapkan, adanya 9 mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap yang Magang Kerja di KPP Pratama mampu membuktikan bahwa kerja sama antara kedua belah pihak kedepannya akan semakin baik dan bisa bermanfaat satu sama lain.

Kedua Belah Pihak menunjukkan Nota Kesepakatan

Tri Nurindahyanti Yulian juga menyampaikan terimakasih kepada Kepala KPP Pratama dengan adanya penandatangan kerja sama ini, diharapkan dengan adanya MoU ini bukan hanya sekedar hitam di atas putih, namun bisa mengimplementasikan ke kegiatan yang real, yaitu selain 9 Mahasiswa Magang di KPP Pratama, juga sangat diharapkan akan diadakan Kuliah Umum Perpajakan dalam waktu dekat dengan menghadirkan KPP Pratama sebagai Narasumber untuk berbagi ilmu.

BAWASLU Adakan Sosialisasi Kepada Mahasiswa Jelang Pemilu di STIE Muhammadiyah Cilacap

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan pada tanggal 17 April 2019 hanya tinggal menunggu hitungan minggu, namun banyak masyarakat yang belum tahu siapa-siapa saja yang mencalonkan diri dan pada daerah pemilihan mana mereka akan memilih.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memang dimandatkan untuk mengawasi jalannya pemilu agar pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan jujur, adil, dan jauh dari kecurangan, memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi dan daerah yang memang perlu untuk diadakan sosialisasi tersebut.

Pada Sosialisasi kali ini, yang memang menjadi sosialisasi ke-6 untuk Bawaslu dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat, diadakan di Aula Kampus STIE Muhammadiyah Cilacap. Dalam pembukaannya, Ketua STIE Muhammadiyah Cilacap, Tri Nurindahyanti Yulian, S.E., M.Si, Ak menyampaikan agar para mahasiswa betul-betul memahami bagaimana jalannya proses pemilu mendatang, ikut mengawasi agar tidak terjadi kecurangan, dan menggunakan hak suara sebaik-baiknya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sasaran utama untuk sosialisasi pada kali ini adalah kepada mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa yang menjadi pemilih pemula. Pada kenyataannya mahasiswa memang masih belum banyak tahu, pemilihan apa saja yang akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang.

Bawaslu, yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Martin Tri Santoso, menjelaskan apa itu pemilu, bagaimana prosesnya, pemilihan apa saja yang akan dilakukan dan pengarahan lainnya yang memang sangat diperlukan terutama untuk para pemilih pemula.

Martin Tri Santoso (Perwakilan Bawaslu) menjelaskan prosedur jalannya pemilu)

Bawaslu menyampaikan bahwa sebagai masyarakat, harus sadar akan proses pemilu tahun 2019 ini, masyarakat harus bersama-sama untuk mengawal jalannya pemilu agar berjalan dengan lancar. Sesuai dengan slogan Bawaslu yakni, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

STIE Muhammadiyah Cilacap, Gelar Wisuda ke 15 Ahli Madya dan Sarjana

Wisudawan Prodi S1 Akuntansi

Sabtu, 17 November 2018 STIE Muhammadiyah Cilacap, melangsungkan wisuda ke 15 Ahli Madya & Sarjana di Fave Hotel Cilacap . Sebanyak 100 wisudawan wisudawati dari tiga program studi telah diwisuda. Lulusan program studi D3 Akuntansi 20 orang, lalu S1 Akuntansi sebanyak 37 orang, dan 43 orang untuk program studi S1 manajemen.

Dalam wisuda pada tahun ini, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tertinggi pada program D3 Akuntansi di raih oleh Nurgita Rahmawati dengan nilai 3,65 predikat cumlaude, S1 Akuntansi Rizqi Amalia Fadilah dengan IPK 3,69 dan Rani Setyawati dari program studi S1 Manajemen dengan IPK 3,88.

Wisudawati Berprestasi dan Orang Tua Wisudawati

Sebagai Wisudawan dengan nilai tertinggi, Rani Setyawati menyampaikan banyak terimakasih kepada STIE Muhammadiyah Cilacap, karena atas bimbingan bapak ibu dosen dan seluruh civitas akademika dia mampu meraih prestasi tersebut.

Tri Nurindahyanti Yulian SE, M.Si, Ak selaku Ketua dari STIE Muhammadiyah Cilacap mengatakan, saat ini STIE Muhammadiyah Cilacap telah memasuki usia ke 25 tahun. Untuk itu STIE Muhammadiyah Cilacap memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai islami, berkarakter entrepreneur dan unggul.

Berdasar kepada visi STIE Muhammadiyah Cilacap, pada kesempatan acara wisuda, Ketua STIE Muhammadiyah Cilacap memberikan penghargaan kepada wisudawan yang telah sukses dalam menapaki dunia usaha. Dia adalah Suyatno, wisudawan dari program studi S1 Manajemen yang telah berhasil dalam berlaku bisnis.

Dikatakan oleh Ketua STIE  “saat masuk STIE Muhammadiyah Cilacap, baru memulai usaha dan baru memiliki 1 karyawan. Sekarang bisnisnya berkembang pesat. Penghargaan ini diberikan karena dibalik tuntutan bisnis yang dijalankan dia tetap mampu mengikuti perkuliahan dengan baik.’’Jelas Tri Nurindahyanti Yulian.

Penghargaan lainnya juga diberikan kepada Letkol Inf Yudi Purwanto sebagai tokoh inspiratif, yang juga merupakan wisudawan STIE Muhammadiyah Cilacap. Komandan Kodim 0703/Cilacap ini diwisuda untuk program studi S1 Manajemen dan mendapat gelar S.M. Penghargaan ini diberikan karena beliau dinilai mampu menjadi motivasi bagi mahasiswa lain, disamping kesibukan dalam menjalani tugas sebagai komandan kodim, beliau mampu menyelesaikan perkuliahan

Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada wisudawan dan mahasiswa yang Hafidz Al-Qur’an, yaitu Agus Maemun dari program studi S1 Manajemen, Aziz Zahari S1 Akuntansi, dan mahasiswa D3 Akuntansi Agus Priyono yang merupakan mahasiswa tahfidz binaan STIE Muhammadiyah Cilacap. Kemudian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi lainnya yaitu kepada Juara 1 turnamen silat tingkat nasional Faizun Khoerul Anam kategori kelas B Putera, Wahyu Setya  Juara 2 kategori kelas B Puteri, dan Luthfia Rizki juara 2 speech contest.

Wisuda STIE Muhammadiyah Cilacap kali ini, dihadiri oleh para tamu undangan VIP, VVIP, dan orang tua mahasiswa.  Semoga setelah wisuda kali ini, menjadi awal babak untuk para wisuda meraih kesuksesan.

 

Kemerdekaan dan “Bau Sapi”

bendera-indonesia

Keputusan pemerintah untuk mengimpor sapi sebanyak 200 hingga 300 ribu ekor merupakan salah satu langkah menurunkan harga daging sapi di Indonesia. Namun, kebijakan itu tidak selamanya dapat mengeluarkan masyarakat dari persoalan pangan yang hingga kini masih melilit negeri ini.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Impor hanya salah satu cara menurunkan harga komoditas dalam negeri, namun pada saat yang sama impor yang terus menerus akan menerangkan kepada khalayak bahwa negara ini belum dapat mandiri dan swasembada pangan yang menjadi program prioritas sejak dulu, hingga kapanpun tidak akan dapat terealisir.

Realitas yang dihadapi masyarakat sekarang bahwa daging sapi mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan dan sangat memberatkan masyarakat. Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya mengungkapkan penjualan daging sapi di Jakarta menurun hingga 40% akibat meroketnya harga daging sapi hingga Rp 120.000/kg. Pada saat yang sama daya beli masyarakat semakin menurun disebabkan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.
Menurut perhitungan bahwa kebutuhan daging sapi nasional tahun ini naik 8,5% dibanding tahun lalu menjadi sekitar 640.000 ton. Kebutuhan di DKI Jakarta sendiri mencapai 60 ton per hari. Bagi sebagian kalangan menganggap bahwa untuk memenuhi kebutuhan di atas pemerintah harus melakukan impor daging, namun di sisi lain akan mengganggu peternak dalam negeri.

Disamping itu, bagi masyarakat, sesuatu yang aneh jika kenaikan harga daging sapi terjadi setelah hari raya Idul Fitri, karena pada hari raya itu maupun hari raya-hari raya lainnya konsumsi masyarakat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang lebaran, dan langkah apapun dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhinya.
Sebuah anomali jika harapan pertumbuhan ekonomi pasca bulan Ramadhan itu tinggi, akan tetapi masyarakat “ujug-ujug” dihadapkan dengan kenaikan harga pangan, khususnya harga daging sapi yang meroket pasca hari raya Idul Fitri.

Akar masalah dari tahun ke tahun hampir sama, masyarakat menyalahkan pemerintah yang tidak “becus” membuat kebijakan penetapan harga dalam negeri. Intervensi pemerintah untuk menekan harga sangat kecil bahkan hampir tidak ada dan sangat terlihat tunduk pada pasar.

Kalkulasi Produksi dan Konsumsi

Hinga saat ini kalkulasi kebutuhan daging dalam negeri belum juga jelas. Data kebutuhan daging simpang siur, tidak menunjukkan data yang akurat. Kesiapan data dari Badan Pusat Statistik masih diragukan validitasnya, dan dibarengi dengan kemunculan data-data dari lembaga lain. Bagaimanapun, kalkulasi persediaan daging harus akurat. Jika tidak, maka pemerintah tidak dapat menjawab kebutuhan dan ketersediaan daging masa kini dan masa datang. Simpang siurnya data yang ada menyebabkan terjadinya pengambilan kebijakan yang salah oleh pemerintah dan secara langsung tentu rakyat yang kena dampaknya.

Kejelasan data produksi dan konsumsi daging dalam negeri akan menjadi alat ukur berapa jumlah sapi dalam negeri yang harus tersedia dan berapa jumlah daging sapi yang akan diimpor. Jika mengacu pada data yang non-valid maka yang ada hanya daging yang terus menerus diimpor dan tentu yang diuntungkan adalah importir.
Validitas data akan mudah didapatkan jika ada satu lembaga yang dipercayai dapat mengumpulkan data secara akurat, “one source for all”. BPS sebetulnya sudah menjadi lembaga yang memiliki tugas menyiapkan seluruh data di Indonesia. BPS hingga saat ini sebenarnya sudah memberikan kinerja yang baik, akan tetapi harus terus ditingkatkan dengan menyiapkan sumberdaya yang berkualitas agar validitas data dapat dipertanggung jawabkan.

Kartel

Kartel selalu menjadi pucuk masalah dalam setiap masalah ketersediaan pangan, “hantu perdagangan” yang banyak mengganggu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kartel hingga sekarang tidak dinafikan bahwa mereka selalu “bergentayangan”, dan selalu mengganggu aktifitas perdagangan di Indonesia. Menghentikan aktifitas kartel seperti berperang di medan laga. Akan sangat susah menyelesaikan persoalan kartel karena perekonomian hingga sekarang masih dipegang oleh para pengusaha yang memiliki kebiasaan kartel dalam berdagang. Bagi mereka, “it’s all about the money”, menuhankan uang dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya walau dengan cara apapun mendapatkannya.

Namun bukan berarti tidak bisa, dalam upaya penyelesaian masalah ini membutuhkan tekad, keberanian dan kesungguh-sungguhan pemerintah untuk “memberantas” kartel. Bagaimanapun, pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur dan memberikan sanksi tegas jika terjadi kartel. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat mengarahkan para pedagang menjalankan persaingan usaha yang sehat. Dalam perekonomian Indonesia, campur tangan pemerintah sangat dapat dilakukan.

Pada dasarnya, hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dimana praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dilarang di Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian kartel dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Contohnya pada tahun 2013 dimana harga Bawang melambung tinggi dimana pada saat itu harga Bawang berada di kisaran harga 50.000/kg – 85.000/kg, bahkan ada pedagang di daerah yang menjual hingga 100.000/kg. Saat itu Kamar Dagang Industri (KADIN) mensinyalir bahwa terjadi praktik kartel pada Bawang. Bahkan KADIN menginformasikan bahwa terdapat 21 perusahaan importir yang sengaja mempermainkan harga Bawang. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada daging sapi, disaat masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan dan sebentar lagi akan menghadapi hari raya Idul Qurban yang merefleksikan nilai-nilai pengorbanan, justru masyarakat dibuat tidak “berkutik” dengan “gagal paham” pemerintah mengontrol harga dan stok pangan dalam negeri. Sampai kapanpun, cerdiknya kartel dalam menguasai pasar akan mampu membawa kelompok tersebut dalam menguasai pasar dan memaksimalkan keuntungan dengan cara apapun. Tinggal pemerintah, apa ingin berbenah atau dibenahi? Merdeka!

Muh Fitrah Yunus
Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP IMM – Staf Ahli DPD RI

Dana Aspirasi Lukai Hati Rakyat

Dana Aspirasi

Parlemen sebagai perwakilan masyarakat tidak juga dapat menampakkan rasa keberpihakannya kepada masyarakat sebagai yang diwakilinya. Kebijakan-kebijakan yang kontroversial tidak henti dibuat dan menjadikan masyarakat tidak memahami siapakah sebenarnya yang mereka wakili. Kebijakan kali ini yang tidak berpihak pada masyarakat itu adalah dana aspirasi.

Dana aspirasi merupakan dana yang diberikan oleh DPR secara langsung kepada masyarakat dengan kegiatan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat lalu lewat DPR diteruskan kepada pemerintah pusat lalu direalisasikan dengan program-program yang pembangunan masyarakat. Dana Aspirasi ini memiliki maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dan pembangunan ke daerah.

Selama ini dirasakan bahwa dana pembangunan daerah masih kurang memuaskan dan jauh dari harapan. Sehingga bagi DPR sangat penting untuk merealisasikan dana aspirasi ini.

Bersamaan dengan hal itu, kebijakan dana aspirasi ini memunculkan polemik di lain sisi. Penolakan dari banyak kalangan terus tumbuh khususnya dari masyarakat. Alasannya sederhana, yaitu dana aspirasi tidak lain hanya sekedar motif DPR untuk kepentingan politik jangka panjang yaitu memperpanjang simpati masyarakat untuk dipilih kembali (investasi politik).

Anggota DPR memiliki “gaji” yang cukup besar sebagai pejabat negara. Tunjangan-tunjangan juga tak hentinya mengalir setiap bulan, juga dana-dana reses yang sangat besar yang semestinya juga dapat menjadi ruang mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah. Namun mengapa pada saat yang sama parlemen menginginkan tambahan dana aspirasi yang jumlahnya juga tak kalah sangat besar.

Dana aspirasi ini menurut DPR memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU No 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dimana pasal 80 huruf (J) menyatakan bahwa hak anggota dewan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Mengacu kepada UU itu, maka DPR harus melaksanakan apa yang menjadi amanat UU, tapi bersamaan dengan itu yang harus dipahami oleh DPR bahwa amanat UU memang harus dilaksanakan akan tetapi di atas UU selalu ada “etika” dan “rasa keadilan”. Kali ini masyarakat menganggap bahwa dana aspirasi ini hanya membuang-buang uang negara.

Dari 10 Fraksi yang ada, ada 7 fraksi yang menyetujui dana aspirasi ini direalisasikan, dan selebihnya sangat tidak menyetujui. Pada saat pengusulan program, program yang harusnya dibahas serius, justru menjadi lelucon dan guyonan para anggota dewan yang “terhormat” itu.

Di sisi lain, Ketua DPR RI, saat rakyat memperhatikan kicauannya di media sosial sangat menolak penggelontoran dana aspirasi sebesar Rp11, 2 T itu, tapi pada saat yang sama fraksinya yang “getol” dan “ngotot” agar dana ini segera direalisasikan.

Sudah rahasia umum, bahwa Parlemen adalah ruang politik yang penuh dengan “dagelan”. Drama-drama, “akrobat politik”, selalu dipertontonkan para wakil rakyat. Semua bicara tentang aspirasi masyarakat akan tetapi sebetulnya hanya mementingkan kepentingan partai dan kelompok maupun golongan tertentu saja. Selalu saja ada kekeliruan berpikir oleh para “wakil rakyat”. Sistem parlemen yang terus berkembang bukan untuk bagaimana dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan dan kebangsaan, tapi lebih kearah bagaimana memenuhi kepenting partai. Aspirasi justru tidak terkoordinir dengan baik.

Jika kepentingan partai menjadi tujuan utama maka tidak akan tercapai cita-cita kesejahteraan bangsa, pertumbuhan ekonomi, yang menjadi landasan dibuatnya kebijakan dana aspirasi ini. Dampak yang paling kentara kedepan dan paling berbahaya adalah jika dana ini direalisasi adalah DPR berpotensi menjadi “calo anggaran”.

Sejak dulu, DPR sebagai perwakilan rakyat dihujat tiada henti oleh rakyat itu sendiri. Permainan anggaran demi kepentingan tertentu sudah menjadi rahasi umum dan sering terdengar di telinga kalangan manapun. “Calo anggaran” selalu disematkan dalam tubuh DPR jauh saat dana aspirasi ini ada, karena memang di lembaga inilah semua kebijakan diambil keputusan dan tidak jarang hanya mengakomodir kepentingan golongan. Terlebih jika dana aspirasi ini direalisasikan.

Jumlah anggarannya pun tidak sedikit, yakni per anggota DPR akan mendapatkan dana aspirasi daerah sebesar Rp.20,3 Milyar. Jumlah yang sangat fantastis. Dengan besarnya jumlah anggaran tersebut maka potensi untuk menjadi “calo anggaran” di tubuh DPR baunya semakin “menyengat”.

Pengambilan keputusan oleh DPR untuk merealisasikan dana aspirasi tersebut sangat bertentangan dengan beberapa UU, walaupun DPR mengacu pada UU MD3, akan tetapi hal ini sangat bertentangan denganUU NO 17/2003 tentang Keuangan Negara yang berbasis kinerja, bukan berdasarkan alokasi anggaran.

Dana aspirasi ini dkhawatirkan tidak tepat program dan hanya sebagai “investasi politik” bagi para anggota DPR untuk setiap agenda politik yang aka dihadapi kedepan. Jika basisnya adalah berbasis kinerja, maka sebelum anggaran ini direalisasikan harus dilihat dulu seberapa signifikan DPR hingga saat ini mengoptimalkan dana-dana reses dan dana-dana lainnya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan merespon apa yang menjadi kepentingan rakyat. JIka tidak signifikan maka dana aspirasi sangat berpotensi untuk “diselewengkan”.

Mempertegas Fungsi DPR

Sejak dulu hinga sekarang, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi maksudnya adalah membuat rancangan Undang-undang, merevisi Ungan-Undang yang sudah tidak tepat bagi kondisi masyarakat yang dinamis. Tentu dalam pembuatan UU tersebut harus berpihak pada masyarakat karena segala pembuatan UU harus Pro-Rakyat. Disamping itu, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Khususnya fungsi penganggaran, tugas DPR itu merancang dan membahas apa yang menjadi masukan, saran dalam setiap asumsi dasar makro maupun mikro ekonomi negara. Kebutuhan anggaran bagi pembangunan negara yang dibahas bersama-sama eksekutif. Bukan selaku pengguna anggaran!

Adanya dana aspirasi ini maka fungsi DPR bisa bertambah sebagai pengguna anggaran. Hal ini sangat tumpang-tindih dengan eksekutif karena selama negara ini bernafas, penggunaan anggaran lebih tepat digunakan oleh eksekutif ataupun pemerintah dalam rangka membangun kepentingan bangsa dan negara.

Penggunaan anggaran juga akan berlebihan dan membebani khas negara, apalagi disinyalir bahwa dana aspirasi ini akan diambil dari APBN, maka beban negara sangat besar hanya memenuhi program pembangunan yang tumpang-tindih, tidak tepat sasaran dan cenderung hanya memaksakan kepentingan pribadi DPR saja.

Jika para anggota DPR menerima dana aspirasi itu, maka bisa dipastikan bahwa fungsi DPR berikutnya yaitu fungsi pengawasan akan terabaikan. DPR hanya akan fokus pada dana aspirasi untuk membangun daerah, kapan dicairkan, dan kapan diaksanakan program-programnya. Menukil Media Indonesia (24/06/15), bahwa akan banyak berkeliaran “pemburu” dana aspirasi berseragam parlemen.

Ini adalah jurus lama yang dipertontonkan DPR, modusnya pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi akan tetapi sebetulnya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Semua bisa berkaca pada putusan MK tahun 2013 yang menyatakan DPR tidak lagi punya hak untuk membahas anggaran terperinci sampai satuan tiga. Tapi kondisi ini sangat bertentangan dengan putusan MK tersebut.

Dengan adanya kebijakan ini maka efisiensi anggaran juga tentu tidak dapat tercapai. Dalihnya mengefisiensi anggaran dengan banyak kebijakan seperti pengurangan subsidi BBM dan Tenaga Listrik, namun bersamaan hal itu anggaran justru diporsir dalam jumlah yang sangat besar kepada kepentingan anggota-anggota DPR lewat dana aspirasi.

Potensi Korupsi sangat bisa terjadi dalam penerapan dana aspirasi ini, bayangkan saja sebelum dana aspirasi ini bergulir, begitu banyak anggota DPR yang terkena kasus korupsi seperti penerapan dana Bantuan Sosial. Berkaca dengan hal itu maka dana ini harus diwaspadai. Maka harus ada lembaga yang “betul-betul” kredibel untuk mengawasi jika memang dana ini direalisasikan.

Keberadaan KPK dan BPK sangat penting bagi masyarakat. Hanya kedua lembaga ini yang dapat mengawasi dan mengambil tindakan jika terjadi penyelewengan. Tubuh KPK yang katanya sekarang sedang “remuk” harus segera dipulihkan kembali dengan formula yang lebih baik dari sebelumnya. Jika kedua lembaga ini lemah, lesu, maka dana aspirasi ini akan bergulir mengikuti aturan main “sang empunya”.

Konsistensi Anggota DPR sangat dibutuhkan disetiap kebijakan yang diambil, termasuk pada dana aspiasi ini jika memang betul akan direalisasikan. Kejernihan pikir dan “kepekaan rasa” pada yang diwakilinya agar tetap cerah dan mencerahkan, tidak malah suram-menyuramkan. Kualitas program jauh dari harapan, dan sama sekali tidak mengena pada apa yang menjadi tujuan dana aspirasi ini.

Muh Fitrah Yunus

Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP IMM – Staf Ahli DPD RI

Training Motivasi

STIE Muhammadiyah Cilacap secara rutin memberikan training motivasi kepada sekolah-sekolah SMA & SMK di Kabupaten Cilacap

page contents